Padang, andalasnewss.com. Pasca bencana yang melanda Sumatera Barat dan khususnya Kota Padang, banyak masyarakat yang bertumbuh pada perekonomian bertani dan budi daya ikan, sekarang tidak menentu nasib mereka karena lahan yang mereka punya hingga saat kini masih belum bisa dimanfaatkan mereka kembali.

Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, Datuak Alfiadi, saat ditanya Media Online andalasnewss.com. mengatakan, memang inilah sekarang yang menjadi PR besar bagi kami di Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang, niat kami sangat ingin membantu, namun kami di Dinas juga mengalami pengurangan anggaran.mudah Mudahan dalam waktu nanti semua bisa kita perbaiki dan kita bantu kembali untuk masyarakat yang membutuhkan.

" Kita peduli dan sangat ingin sekali membantu masyarakat yang membutuhkan kusunya petani tambak ikan, yang mana lahan mereka yang biasa mereka olah, sekarang tidak bisa lagi digunakan, semua Dikarenakan bencana alam yang tidak bisa kita tolak, namun Kedepan semoga kami di Dinas Perikanan dan Pangan dapat kembali membantu masyarakat yang membutuhkan, " ujar Alfiadi. 

Sementara itu, untuk kegiatan lainya, kami hanya membantu pelaksanaan pengerjaan pogram dari Pusat dan juga beberapa dana Pokir dari anggota DPRD Padang. hanya itu Beberapa program yang kami laksanakan saat ini. 

Lebih lanjut, dutambahkan, Datuak Alfiadi, untuk Dinas Perikanan dan Pangan sendiri, kami memang belum ada secara spesifik pekerjaan yang kami laksanakan, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami hanya membantu program dari pusat dan Pokir dari Anggota DPRD Padang. 

" Saat ini hanya membantu program dari pusat dan Pokir dari Anggota DPRD Padang, semoga nanti ada peluang dari kami untuk bisa kembali membantu masyarakat pengelola tambak ikan dan lainya," tambah Alfiadi. 

Selanjutnya, kami juga prioritaskan pada  kegiatan pembinaan dan bimbingan teknis baik pada kwt/petani untuk ketahanan pangan melalui urban farming maupun pd nelayan dgn bantuan peningkatan sdm nelayan dan bantuan peralatan serta adanya dana dana  bantuan dari Provinsi dan Pusat  sangat berharap TKD dinas bisa diturunkan lagi, 

jadi kita hilangkan hanya pokir kegiatan dinas, tapi lebih banyak memaksimal kegiatan APBD  masuk pintunya melalui Pokir dan dari APBD  provinsi dan pusat kementrian KKP dan Bapanas ( Aca)